Komisi VI DPR menyetujui usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 345 miliar untuk RAPBN 2016. Rapat persetujuan ini pun berlangsung cepat, dan hanya ada satu catatan kecil menyertainya, yakni agar anggaran Kementerian BUMN lebih ditekankan terhadap program pembinaan BUMN.

 “Komisi VI dapat menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian BUMN tahun 2016 sesuai surat Menkeu No. S-814/MK.02/2015 tanggal 16 Oktober 2015, dan sesuai Surat Banggar No. AG/15679:DPR tanggal 19 Oktober 2016 perihal penyampaian hasil pembahasan RAPBN 2016 senilai Rp 345 miliar,” kata Ketua Komisi VI DPR, Hafizs Tohir (F-PAN), saat rapat kerja dengan Menteri BUMN, Rini Soemarno di Gedung Nusantara I, Selasa (20/10/15).

Politikus asal dapil Sumsel ini memastikan, hasil ini selanjutnya akan disampaikan kembali ke Badan Anggaran, sesuai mekanisme dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Menanggapi persetujuan ini, Menteri BUMN, Rini Soemarno mengaku, pihaknya sama sekali tidak mengajukan perubahan anggaran untuk RKA KL. Kementerian BUMN masih mengacu pada usulan program sebelumnya yakni untuk dukungan manajemen senilai Rp 165,85 miliar dan program pembinaan BUMN senilai Rp 179,14 miliar.

“Kami tidak mengalami perubahan pagu anggaran sebesar Rp 345 miliar,” jelasnya. (sf), foto : andri nurdiansyah/parle/hr.